APBN 2027: Ekspansif atau Terlalu Optimistis di Tengah Ketidakpastian Global?

JurnalPost.com - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 pada 29 September 2026 membawa harapan sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah bersama DPR menyepakati pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, belanja negara Rp4.106,3 triliun, serta defisit Rp671,2 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menyebut kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif, tetapi dikelola secara hati-hati atau prudent. Target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 6 persen, mencerminkan optimisme terhadap kemampuan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi.

Namun, optimisme tersebut muncul di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Gejolak harga minyak, tekanan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian geopolitik menjadi sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan.

Dalam pandangan saya, persoalan utama APBN 2027 bukan hanya seberapa besar anggaran yang disediakan pemerintah, melainkan seberapa efektif setiap rupiah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran yang besar memang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tanpa pengelolaan yang tepat, ekspansi fiskal justru berisiko menambah beban keuangan negara tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.

Serapan Anggaran Tinggi Belum Tentu Berdampak

Salah satu persoalan dalam pengelolaan keuangan publik adalah kecenderungan menilai keberhasilan program berdasarkan tingkat penyerapan anggaran.

Ketika anggaran berhasil terserap hampir seluruhnya, suatu program sering dianggap telah dilaksanakan dengan baik. Padahal, realisasi belanja tidak selalu menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Dalam konsep keuangan publik, terdapat perbedaan antara input, output, dan outcome. Input menggambarkan sumber daya yang digunakan, output menunjukkan hasil langsung dari suatu kegiatan, sedangkan outcome mencerminkan perubahan atau manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Sebagai contoh, keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup dinilai dari jumlah sekolah yang direnovasi atau bantuan pendidikan yang disalurkan. Pemerintah juga perlu melihat apakah kebijakan tersebut meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

Hal yang sama berlaku untuk perlindungan sosial. Besarnya bantuan yang diberikan belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi penerimanya.

APBN 2027 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan prioritas pemerintah dalam pembangunan manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Namun, semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tuntutan terhadap efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Komitmen untuk memperkuat pengukuran kinerja sebenarnya sudah mulai terlihat. Dalam pembahasan APBN 2027, pemerintah menyatakan bahwa ukuran output dan outcome program akan disampaikan melalui pelaporan semester pertama pelaksanaan anggaran serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2027.

Langkah tersebut perlu diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan indikator kinerja benar-benar digunakan sebagai dasar evaluasi, bukan sekadar pelengkap dokumen pertanggungjawaban.

Ketidakpastian Global dan Risiko terhadap APBN

Setiap APBN disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro. Persoalannya, asumsi tersebut dapat berubah seiring perkembangan kondisi ekonomi domestik maupun internasional.

Dalam APBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pada perdagangan 29 September 2026, rupiah di pasar spot ditutup di kisaran Rp17.981 per dolar AS.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya tekanan terhadap nilai tukar yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan anggaran.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor, termasuk kebutuhan energi dan bahan baku industri. Selain itu, perubahan nilai tukar juga dapat memengaruhi kewajiban pemerintah dalam mata uang asing.

Risiko lainnya berasal dari harga minyak dunia.

APBN 2027 menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel. Sementara itu, ICP pada Agustus 2026 tercatat mencapai 89,43 dolar AS per barel.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan kenaikan harga energi yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Kementerian Keuangan juga telah menjelaskan sensitivitas fiskal terhadap kenaikan harga minyak. Dalam perhitungan yang disampaikan pemerintah, kenaikan ICP sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi memperlebar defisit sekitar Rp6,8 triliun, dengan asumsi faktor lainnya tetap.

Perhitungan tersebut merupakan gambaran sensitivitas anggaran, bukan berarti setiap kenaikan harga minyak secara otomatis menghasilkan tambahan defisit dalam jumlah yang sama.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang tidak sederhana. Menambah anggaran subsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi mempersempit ruang belanja untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

Di sinilah konsep opportunity cost menjadi relevan. Setiap tambahan anggaran yang digunakan untuk mengatasi kenaikan biaya energi memiliki konsekuensi berupa berkurangnya ruang untuk membiayai program lain.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko fiskal seharusnya tidak hanya berfokus pada ketepatan asumsi ekonomi makro, tetapi juga pada fleksibilitas anggaran dan kemampuan pemerintah menentukan kembali prioritas belanja ketika tekanan ekonomi meningkat.

Target Pertumbuhan 6 Persen, Realistis atau Terlalu Ambisius?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Target ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 yang tercatat sebesar 5,45 persen.

Selisih tersebut memang menunjukkan ambisi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut saya, target yang tinggi tidak selalu menjadi persoalan selama didukung kebijakan yang realistis dan terukur.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan belanja pemerintah. Diperlukan dukungan investasi, produktivitas tenaga kerja, konsumsi masyarakat, serta iklim usaha yang kondusif.

APBN juga harus mampu mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan fiskal perlu dinilai melalui indikator kesejahteraan, bukan semata-mata angka pertumbuhan PDB.

APBN 2027 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, antara lain tingkat kemiskinan sebesar 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio Gini 0,360–0,365, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,575.

Indikator tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu menjadi pencapaian penting. Namun, pertumbuhan tersebut akan kehilangan sebagian maknanya apabila tidak disertai peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, kualitas belanja negara perlu ditempatkan sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai target pembangunan.

Kualitas Belanja Daerah Tidak Boleh Diabaikan

Keberhasilan APBN juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

Banyak pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, bergantung pada pelaksanaan anggaran di tingkat daerah.

Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk membantu pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, terdapat kesepakatan penundaan pemberlakuan ketentuan belanja wajib tertentu dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk menjaga ruang fiskal pemerintah daerah.

Langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kapasitas keuangan daerah. Namun, dukungan pemerintah pusat tetap harus diikuti peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran daerah.

Menurut saya, persoalan fiskal daerah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah alokasi transfer. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat kemampuan pengelolaan pendapatan, serta memastikan program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Tanpa koordinasi yang baik, program pemerintah pusat berisiko tidak berjalan optimal ketika dilaksanakan di daerah.

Mendorong APBN yang Berorientasi pada Kinerja

Dalam pendekatan penganggaran berbasis kinerja, penggunaan anggaran seharusnya memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ketepatan alokasi.

Efisiensi berarti pemerintah mampu menghasilkan output dengan penggunaan sumber daya yang wajar. Efektivitas menunjukkan sejauh mana program berhasil mencapai tujuannya. Sementara itu, ketepatan alokasi menekankan pentingnya mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.

Ketiga prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif.

Bagi saya, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan APBN 2027.

Pertama, memperkuat indikator keberhasilan program. Setiap program prioritas perlu memiliki target output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat diakses publik. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai keberhasilan program berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

Kedua, meningkatkan fleksibilitas dan evaluasi anggaran. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme evaluasi berkala serta penyesuaian prioritas ketika kondisi ekonomi berubah. Hal ini penting agar tekanan fiskal tidak langsung mengorbankan program yang memiliki manfaat jangka panjang.

Ketiga, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran diperlukan agar kebijakan fiskal nasional benar-benar memberikan dampak sampai ke masyarakat.

Ketiga langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah memperoleh manfaat pembangunan sebesar mungkin dari sumber daya fiskal yang tersedia.

Penutup

APBN 2027 mencerminkan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif bukanlah sesuatu yang keliru, terutama ketika perekonomian membutuhkan dorongan untuk tumbuh lebih tinggi.

Namun, optimisme perlu berjalan beriringan dengan kehati-hatian, akuntabilitas, dan kesiapan menghadapi perubahan kondisi global.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, peningkatan alokasi belanja prioritas, serta berbagai sasaran pembangunan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat.

Menurut saya, perdebatan mengenai APBN 2027 seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran tersebut terlalu ekspansif atau terlalu optimistis.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pemerintah mampu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Sebab, pada akhirnya, keberhasilan APBN tidak ditentukan oleh seberapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.