Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Psikologi: Menjaga Martabat Manusia di Tengah Revolusi Digital

Oleh: Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag.

Fakultas Psikologi Univesitas Tarumanagara

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sedang mengubah hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Teknologi yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan komputer, robot, dan otomatisasi industri kini telah memasuki wilayah yang jauh lebih personal: pendidikan, kesehatan, relasi sosial, bahkan kesehatan mental. Dalam psikologi, AI digunakan untuk membantu analisis data penelitian, melakukan skrining psikologis, memberikan dukungan melalui chatbot, menyusun dokumentasi klinis, mengenali pola perilaku, serta mendukung pengambilan keputusan profesional. American Psychological Association (APA) bahkan menempatkan AI sebagai perkembangan yang memiliki implikasi transformatif terhadap penelitian, pendidikan, pelatihan, dan praktik psikologi (American Psychological Association [APA], 2024).

Perkembangan tersebut menawarkan berbagai manfaat. AI dapat mengolah data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sulit dicapai manusia. Dalam penelitian psikologi, misalnya, teknologi machine learning memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kompleks dalam data perilaku. Dalam pelayanan psikologis, teknologi digital dapat membantu dokumentasi, memberikan informasi awal, meningkatkan akses terhadap layanan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Data APA menunjukkan bahwa penggunaan AI oleh psikolog profesional telah mulai berkembang, meskipun belum menjadi praktik universal. Survei yang dilaporkan pada 2025 menunjukkan bahwa di antara psikolog yang menggunakan AI dalam praktik, penggunaannya antara lain untuk membantu penulisan, menghasilkan konten, dan meringkas artikel (Page et al., 2025).

Namun, justru karena psikologi berhubungan dengan pikiran, emosi, perilaku, kepribadian, dan kehidupan pribadi manusia, penggunaan AI dalam bidang ini memunculkan persoalan etika yang lebih serius daripada sekadar persoalan efisiensi teknologi. Pertanyaan pokoknya bukan lagi hanya: “Apa yang dapat dilakukan AI?”, tetapi juga: “Apa yang seharusnya boleh dilakukan AI dalam psikologi?” Pertanyaan kedua inilah yang membawa kita memasuki wilayah etika.

Salah satu risiko mendasar penggunaan AI dalam psikologi adalah kecenderungan mereduksi manusia menjadi sekumpulan data. Seseorang dapat direpresentasikan melalui skor tes, pola penggunaan media sosial, rekaman suara, ekspresi wajah, riwayat pencarian internet, pola tidur, atau berbagai digital footprints. Algoritma kemudian mencari pola tertentu dan menghasilkan prediksi mengenai kondisi atau perilaku seseorang.

Masalahnya, manusia jauh lebih kompleks daripada data yang dapat dikumpulkan mengenai dirinya. Kesedihan seseorang tidak selalu berarti depresi. Diam tidak selalu menunjukkan kecemasan. Perubahan pola tidur tidak dengan sendirinya menunjukkan gangguan psikologis. Perilaku manusia terbentuk melalui sejarah kehidupan, relasi keluarga, kebudayaan, nilai, keyakinan, lingkungan sosial, dan pengalaman subjektif yang tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi angka.

Karena itu, AI seharusnya dipandang sebagai instrumen yang membantu psikolog, bukan sebagai pengganti penilaian profesional manusia. Pedoman etik APA mengenai AI dalam praktik psikologi pelayanan kesehatan secara eksplisit menekankan pentingnya pengawasan manusia (human oversight): AI hendaknya memperkuat, bukan menggantikan, pengambilan keputusan manusia, dan psikolog tetap bertanggung jawab terhadap keputusan profesional akhir (APA, 2025).

Prinsip tersebut sangat penting. Ketika algoritma menyatakan seseorang memiliki risiko depresi, misalnya, hasil tersebut tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai diagnosis. Psikolog tetap perlu melakukan pemeriksaan yang memadai, memahami konteks kehidupan klien, menggunakan instrumen yang valid, dan menerapkan pertimbangan profesional.

Data psikologis bukan data biasa

Persoalan etis berikutnya adalah menyangkut privasi dan kerahasiaan. Data psikologis termasuk salah satu bentuk informasi manusia yang sangat sensitif. Hasil pemeriksaan psikologis dapat mengandung informasi mengenai kepribadian, kecemasan, trauma, konflik keluarga, pengalaman masa lalu, kemampuan kognitif, ataupun masalah kesehatan mental.

Bayangkan seorang psikolog memasukkan catatan sesi konseling klien ke dalam aplikasi AI generatif tanpa memahami bagaimana data tersebut disimpan dan diproses. Informasi yang seharusnya berada dalam relasi rahasia antara psikolog dan klien berpotensi berpindah ke sistem digital pihak ketiga. UNESCO menempatkan hak atas privasi dan perlindungan data sebagai salah satu prinsip penting etika AI. Selain itu, sistem AI harus memiliki transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, serta menghormati martabat dan hak asasi manusia (UNESCO, 2022).

Dalam konteks psikologi, prinsip tersebut berarti psikolog tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan sebuah aplikasi AI. Ia perlu memahami jenis data yang dikirimkan, tempat data disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, tujuan penggunaannya, dan kemungkinan data tersebut diproses kembali. Dengan kata lain, kompetensi digital kini mulai menjadi bagian dari kompetensi etis seorang psikolog.

Persoalan berikutnya adalah bias algoritma. Ada anggapan bahwa komputer bersifat objektif karena bekerja berdasarkan angka. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Sistem AI belajar dari data. Apabila data yang digunakan untuk melatihnya tidak representatif, hasil yang dihasilkan pun berpotensi bias.

Persoalan ini sangat relevan bagi Indonesia. Banyak sistem AI dikembangkan menggunakan data yang berasal dari masyarakat dengan bahasa dan latar budaya tertentu. Model yang dikembangkan berdasarkan populasi Amerika Utara atau Eropa, misalnya, belum tentu dapat langsung diterapkan untuk memahami perilaku masyarakat Indonesia.

Ekspresi emosi, cara berkomunikasi, konsep diri, relasi keluarga, religiositas, dan cara seseorang menghadapi penderitaan sangat dipengaruhi kebudayaan. Sebuah perilaku yang dianggap tidak biasa dalam satu budaya dapat dipandang normal dalam budaya lain.

Karena itu, keadilan algoritmik (algorithmic fairness) harus menjadi perhatian psikologi. WHO menempatkan inklusivitas dan kesetaraan sebagai salah satu prinsip utama penggunaan AI dalam kesehatan. Sistem AI hendaknya tidak menghasilkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu (World Health Organization [WHO], 2021).Hal ini sekaligus membuka agenda penelitian penting bagi psikologi Indonesia: sejauh mana instrumen berbasis AI memiliki validitas lintas budaya? Apakah algoritma yang digunakan telah diuji terhadap populasi Indonesia? Kelompok mana yang mungkin kurang terwakili dalam data pelatihan? Pertanyaan semacam ini tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga etis.

Persoalan yang lebih rumit muncul ketika AI menghasilkan keputusan yang keliru. Misalnya, sebuah sistem menyatakan seseorang memiliki risiko bunuh diri rendah, padahal kenyataannya tinggi. Atau algoritma memberikan interpretasi tes psikologis yang tidak tepat sehingga memengaruhi keputusan pendidikan atau pekerjaan.

Siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengembang algoritma? Perusahaan penyedia layanan? Institusi yang membeli sistem? Atau psikolog yang menggunakannya? WHO menegaskan bahwa meskipun AI dapat menjalankan tugas tertentu, tanggung jawab dan akuntabilitas manusia tidak boleh hilang. Harus tersedia mekanisme yang memungkinkan keputusan berbasis algoritma dipertanyakan, diperiksa, dan, apabila merugikan seseorang, dikoreksi (WHO, 2021).

Prinsip ini sangat relevan bagi profesi psikologi. Kalimat “AI yang memberikan rekomendasi” tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab profesional. Psikolog tetap harus mampu menjelaskan dasar keputusan yang dibuatnya. Dengan demikian, penggunaan AI menuntut apa yang dapat disebut sebagai meaningful human oversight. Manusia bukan sekadar menekan tombol persetujuan terhadap rekomendasi mesin, tetapi benar-benar memahami, menilai, dan bila diperlukan menolak rekomendasi tersebut.

Kemudahan teknologi juga menghadirkan risiko baru berupa automation bias, yaitu kecenderungan manusia terlalu mempercayai keputusan yang dihasilkan sistem otomatis. Ketika AI dapat menghasilkan laporan dalam hitungan detik, psikolog dapat tergoda menerima hasil tersebut tanpa melakukan evaluasi kritis.

Karakter profesional

Di sinilah persoalan AI sebenarnya bersentuhan dengan karakter profesional. Seorang psikolog yang baik bukan hanya orang yang mampu mengoperasikan teknologi, melainkan orang yang memiliki kebijaksanaan dalam menentukan kapan teknologi layak digunakan, kapan hasilnya harus diperiksa, dan kapan rekomendasi AI harus ditolak.

Perspektif ini membawa etika AI melampaui pendekatan deontologis yang sekadar bertanya tentang aturan. Etika AI juga membutuhkan etika keutamaan (virtue ethics): karakter profesional seperti kejujuran, kehati-hatian, tanggung jawab, integritas, empati, kerendahan hati intelektual, dan kebijaksanaan praktis (phronesis). Teknologi mungkin mampu menghitung probabilitas, tetapi ia tidak dengan sendirinya memiliki kebijaksanaan moral.

Dalam pelayanan psikologis terdapat dimensi yang sulit direduksi menjadi algoritma, yaitu relasi antarmanusia. Klien tidak hanya membutuhkan jawaban yang secara statistik tepat. Ia juga membutuhkan pengalaman didengarkan, dipahami, diterima, dan dihargai sebagai pribadi. Sebuah chatbot dapat menghasilkan kalimat yang terdengar empatik. Namun, simulasi bahasa empatik tidak identik dengan relasi terapeutik manusia. Karena itu, efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kemajuan teknologi psikologi.

Prinsip WHO mengenai AI untuk kesehatan menempatkan otonomi manusia, keselamatan, kesejahteraan, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keberlanjutan sebagai fondasi tata kelola AI (WHO, 2021). WHO juga memperingatkan bahwa model AI generatif dapat menghasilkan informasi yang keliru atau menyesatkan sehingga manfaatnya perlu dibuktikan dan risiko penggunaannya dikendalikan sebelum diterapkan secara luas dalam layanan kesehatan (WHO, 2023).

Dalam perkembangan berikutnya, WHO memperluas perhatian tersebut kepada model multi moda yang diperluas (large multimodal models-LLMs) dan pada 2026 juga menerbitkan pedoman mengenai peninjauan etik penelitian kesehatan terkait AI. Laporan terbaru itu menyoroti persoalan keadilan/kesetaraan (fairness), pembagian manfaat, ketimpangan kekuasaan, kolonialisme data (data colonialism), serta risiko khusus bagi negara berpendapatan rendah dan menengah (WHO, 2025, 2026).

Menuju psikologi yang berpusat pada manusia

Masa depan psikologi kemungkinan tidak akan terlepas dari AI. Karena itu, pilihan yang realistis bukan antara menerima atau menolak teknologi sepenuhnya. Tantangannya adalah membangun kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia dalam psikologi. Artinya, AI yang ditempatkan dalam pelayanan terhadap manusia, bukan manusia yang harus menyesuaikan dirinya dengan logika algoritma.

Setidaknya terdapat beberapa prinsip yang perlu menjadi fondasi: AI harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia; keputusan profesional harus tetap berada dalam tanggung jawab manusia; privasi dan kerahasiaan data psikologis harus dilindungi; sistem harus diuji terhadap bias; pengguna harus memahami keterbatasan AI; hasil algoritma harus dapat diperiksa secara kritis; dan klien perlu memperoleh informasi yang memadai apabila AI digunakan dalam pelayanan psikologis. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kerangka UNESCO, WHO, dan perkembangan pedoman profesional APA.

Hal ini juga berarti pendidikan psikologi perlu berubah. Mahasiswa psikologi masa depan tidak cukup hanya belajar psikometri, asesmen, konseling, metodologi penelitian, dan kode etik dalam pengertian konvensional. Mereka membutuhkan literasi kecerdasan buatan sekaligus literasi etika kecerdasan buatan. Mereka harus mampu memahami bagaimana algoritma bekerja, mengenali keterbatasannya, mengidentifikasi bias, menjaga data pribadi, dan mempertimbangkan konsekuensi moral penggunaannya.

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting dalam etika kecerdasan buatan bukanlah seberapa canggih mesin yang dapat kita ciptakan, melainkan manusia seperti apa yang ingin kita pertahankan di tengah dunia yang semakin dikelola oleh mesin.

Psikologi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjawab pertanyaan tersebut karena objek utama psikologi bukanlah teknologi, melainkan manusia. AI dapat membantu psikolog membaca data, menemukan pola, mempercepat pekerjaan, dan memperluas pelayanan. Namun, AI seharusnya tidak mengambil alih tanggung jawab moral manusia.

Masa depan psikologi karena itu bukanlah “psikologi tanpa manusia”, melainkan psikologi yang mampu memanfaatkan kecerdasan mesin sambil tetap mempertahankan martabat, kebebasan, relasi, tanggung jawab, dan kebijaksanaan manusia. Teknologi dapat menjadi semakin cerdas, tetapi manusialah yang harus memastikan bahwa kecerdasan tersebut digunakan secara bijaksana. (*)