JurnalPost.com - Ketika harga minyak dunia bergejolak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pelaku usaha transportasi. Bagi negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, kenaikan harga minyak dapat menjadi persoalan yang jauh lebih besar karena turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan negara.
Situasi inilah yang dihadapi Timor-Leste pada 2026. Pemerintah harus mengambil sejumlah langkah untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia, harga energi tidak membebani masyarakat, dan layanan listrik dapat terus berjalan.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mengalokasikan US$174,3 juta bagi pembentukan National Strategic Fuel Reserve atau cadangan bahan bakar strategis nasional. Selain itu, anggaran sebesar US$42 juta disediakan untuk program subsidi bahan bakar.
Jika digabungkan, kedua alokasi tersebut mencapai US$216,3 juta. Jumlah yang cukup besar untuk menunjukkan bahwa persoalan energi bukan lagi sekadar urusan pasokan dan konsumsi, melainkan telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik Timor-Leste.
Di satu sisi, intervensi pemerintah diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga energi. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terus bergantung pada subsidi dan penyediaan cadangan BBM berpotensi menciptakan tekanan fiskal apabila tidak disertai perubahan dalam sistem energi nasional.
Pertanyaannya, sampai kapan Timor-Leste harus mengandalkan anggaran negara untuk menghadapi ketergantungan terhadap BBM impor?
Ketergantungan BBM Impor Menjadi Persoalan Ekonomi
Ketergantungan Timor-Leste terhadap bahan bakar impor merupakan salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Berdasarkan data perdagangan 2025 yang dirujuk dari Banco Central de Timor-Leste (BCTL), nilai impor barang Timor-Leste mencapai sekitar US$960 juta. Dari jumlah tersebut, impor bahan bakar mineral tercatat sebesar US$207,8 juta atau sekitar 21,6 persen dari keseluruhan impor.
Artinya, lebih dari seperlima nilai impor barang Timor-Leste berasal dari komoditas bahan bakar mineral.
Besarnya proporsi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan energi domestik masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perdagangan dan harga energi internasional.
Ketika harga minyak dunia meningkat, biaya impor bahan bakar berpotensi ikut naik. Kenaikan tersebut dapat meningkatkan biaya transportasi, distribusi barang, kegiatan produksi, dan operasional berbagai sektor usaha.
Dampaknya kemudian dapat merambat kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa.
Dalam dokumen pengajuan perubahan anggaran negara 2026, pemerintah Timor-Leste juga mengakui bahwa tingginya ketergantungan terhadap barang impor, termasuk bahan bakar dan pangan, membuat perekonomian domestik rentan terhadap tekanan eksternal.
Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena Timor-Leste tidak hanya membutuhkan BBM untuk kegiatan transportasi dan industri, tetapi juga untuk menjalankan sistem pembangkit listrik.
Dengan demikian, gangguan pasokan atau kenaikan harga bahan bakar berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi secara bersamaan.
Ketika Pasokan Listrik Bergantung pada Diesel
Salah satu tantangan terbesar dalam sektor energi Timor-Leste terletak pada tingginya ketergantungan sistem ketenagalistrikan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel.
Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa pembangkit diesel mendominasi kapasitas pembangkitan listrik negara tersebut.
Dua fasilitas utama, yakni Hera Diesel Power Plant dan Betano Diesel Power Plant, masing-masing memiliki kapasitas sekitar 119,5 megawatt (MW) dan 136,6 MW.
Keberadaan kedua pembangkit tersebut menunjukkan besarnya peran diesel dalam mendukung pasokan listrik nasional.
Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri. Ketika harga diesel internasional meningkat, biaya operasional pembangkit juga berpotensi naik. Pemerintah kemudian menghadapi pilihan yang tidak mudah antara menjaga tarif listrik tetap terjangkau dan menanggung tambahan kebutuhan pembiayaan.
Meskipun demikian, ketergantungan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Data kapasitas pembangkit tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan persentase produksi listrik aktual yang bersumber dari diesel pada 2026.
Namun, dominasi pembangkit diesel dalam kapasitas terpasang tetap menunjukkan bahwa sistem ketenagalistrikan Timor-Leste memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketersediaan bahan bakar impor.
Keadaan tersebut menjadikan ketahanan energi sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan anggaran pemerintah.
US$216,3 Juta untuk Cadangan dan Subsidi BBM
Pemerintah Timor-Leste berupaya merespons tekanan energi melalui kebijakan fiskal.
Pada 2 Juni 2026, Parlemen Nasional menyetujui perubahan General State Budget (GSB) 2026.
Salah satu komponen penting dalam kebijakan tersebut adalah pengalokasian US$174,3 juta untuk membentuk National Strategic Fuel Reserve.
Cadangan strategis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkitan listrik selama sekitar tujuh bulan.
Di samping itu, pemerintah menyediakan US$42 juta untuk subsidi BBM guna mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar internasional terhadap rumah tangga dan dunia usaha.
Kedua kebijakan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi.
Cadangan strategis bertujuan menjaga ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan pasar, sedangkan subsidi digunakan untuk membantu mempertahankan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Langkah tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap risiko energi yang mendesak. Namun, dari perspektif keuangan publik, besarnya alokasi anggaran juga menunjukkan adanya konsekuensi terhadap penggunaan sumber daya negara.
Dana publik yang dialokasikan untuk menjaga stabilitas energi memiliki biaya peluang, karena pada saat yang sama pemerintah juga membutuhkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya.
Menariknya, pemerintah menjelaskan bahwa perubahan anggaran 2026 meningkatkan nilai GSB konsolidasian dari sekitar US$2,291 miliar menjadi US$2,392 miliar, atau bertambah sekitar US$101,1 juta.
Peningkatan tersebut tidak berasal dari tambahan transfer Petroleum Fund, melainkan melalui kombinasi realokasi pembiayaan, pemanfaatan saldo tersedia, dan peningkatan penerimaan domestik.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyediakan ruang fiskal untuk menghadapi tekanan energi tanpa meningkatkan transfer dari Petroleum Fund dalam perubahan anggaran tersebut.
Meski demikian, ketahanan fiskal tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan menyediakan anggaran ketika krisis muncul. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mengurangi kemungkinan munculnya kebutuhan pembiayaan serupa pada masa mendatang.
Batas Harga BBM untuk Melindungi Masyarakat
Selain menyiapkan cadangan bahan bakar dan subsidi, pemerintah Timor-Leste juga menerapkan kebijakan stabilisasi harga.
Melalui Decree-Law No. 13/2026 tentang langkah sementara stabilisasi harga dan keamanan pasokan bahan bakar, pemerintah menetapkan sejumlah batas harga maksimum.
Harga bensin (gasoline) dibatasi sebesar US$1,50 per liter, sementara diesel sebesar US$1,65 per liter. Untuk bahan bakar pesawat (jet fuel), batas harga ditetapkan US$2,50 per liter, sedangkan LPG sebesar US$4,20 per kilogram.
Dalam mekanisme ini, importir diwajibkan melaporkan biaya impor aktual yang menjadi dasar perhitungan subsidi melalui anggaran negara.
Kebijakan yang memiliki dasar hukum tertanggal 25 Maret 2026 tersebut bersifat sementara dan direncanakan berlaku hingga akhir 2026, dengan kemungkinan evaluasi mengikuti perkembangan kondisi pasar internasional.
Dari sisi perlindungan konsumen, pembatasan harga dapat membantu mengurangi dampak langsung gejolak energi terhadap masyarakat.
Namun, stabilisasi harga juga membawa konsekuensi fiskal.
Jika selisih antara harga impor dan harga yang ditetapkan pemerintah semakin besar, kebutuhan subsidi berpotensi ikut meningkat. Apabila berlangsung dalam waktu panjang, kondisi ini dapat memperbesar tekanan terhadap pengeluaran negara.
Karena itu, kebijakan stabilisasi harga perlu disertai pengawasan, evaluasi berkala, dan strategi untuk mengurangi ketergantungan energi secara bertahap.
Subsidi Listrik Menambah Beban Keuangan Negara
Persoalan energi Timor-Leste tidak berhenti pada kebijakan BBM. Sistem penyediaan listrik juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah dalam jumlah besar.
Perusahaan listrik negara, Electricidade de Timor-Leste (EDTL), memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kelistrikan kepada masyarakat.
Dalam Budget Strategy Statement FY2026, Kementerian Keuangan Timor-Leste menjelaskan bahwa lebih dari dua pertiga pengeluaran EDTL dibiayai melalui subsidi pemerintah untuk mempertahankan tarif listrik yang relatif terjangkau.
Salah satu komponen biaya terbesar perusahaan tersebut adalah pembelian diesel impor untuk pembangkitan listrik.
Data historis ADB memperlihatkan besarnya kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran operasional EDTL.
Pada 2023, pendapatan dari pelanggan tercatat sekitar US$52,6 juta, sementara pengeluaran operasional mencapai sekitar US$196,1 juta.
Dengan demikian, penerimaan pelanggan pada tahun tersebut hanya mampu menutup sekitar 27 persen dari pengeluaran operasional.
Perlu ditekankan bahwa angka tersebut merupakan data 2023, bukan gambaran pasti kondisi keuangan EDTL pada 2026. Akan tetapi, data historis ini membantu menjelaskan mengapa dukungan fiskal memiliki peranan penting dalam keberlangsungan layanan listrik.
Pada Februari 2026, pemerintah juga mengotorisasi transfer sebesar US$121,9 juta kepada EDTL melalui program “802 Electricity” guna menjamin keberlanjutan pelayanan kelistrikan publik.
Alokasi ini menunjukkan besarnya keterlibatan pemerintah dalam menjaga agar masyarakat tetap memperoleh akses listrik.
Apabila ketergantungan terhadap diesel impor terus berlangsung, risiko kenaikan biaya pembangkitan juga akan tetap menjadi tantangan.
Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan semata-mata bagaimana pemerintah menyediakan subsidi, tetapi bagaimana menciptakan sistem energi yang mampu mengurangi kebutuhan subsidi tersebut secara bertahap.
Subsidi Penting, tetapi Tidak Bisa Menjadi Jawaban Selamanya
Menurut saya, subsidi BBM dan pembentukan cadangan bahan bakar strategis merupakan langkah yang dapat dibenarkan ketika pemerintah menghadapi tekanan energi yang berpotensi mengganggu perekonomian.
Tanpa intervensi, lonjakan harga bahan bakar dapat memperbesar biaya hidup masyarakat, mengganggu transportasi, dan meningkatkan biaya produksi berbagai sektor usaha.
Namun, subsidi seharusnya dipandang sebagai instrumen perlindungan sementara, bukan sebagai solusi utama untuk mengatasi persoalan struktural.
Selama kebutuhan energi masih sangat bergantung pada impor BBM, pemerintah tetap akan menghadapi kerentanan yang sama ketika harga minyak internasional kembali meningkat.
Karena itu, kebijakan fiskal jangka pendek perlu berjalan bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penyediaan energi nasional.
Dalam Budget Strategy Statement 2026, pemerintah sendiri telah mengidentifikasi percepatan penggunaan energi terbarukan, termasuk panel surya, sebagai salah satu langkah untuk mengurangi biaya operasional EDTL.
Pengembangan sumber energi alternatif dapat membantu menekan kebutuhan diesel impor sekaligus berpotensi mengurangi besarnya transfer pemerintah kepada perusahaan listrik dalam jangka menengah dan panjang.
Selain investasi pembangkit, peningkatan efisiensi sistem kelistrikan juga perlu menjadi perhatian, mulai dari pengelolaan operasional, perawatan infrastruktur, hingga pengurangan kehilangan energi dalam jaringan distribusi.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan energi tidak lagi hanya berorientasi pada pengendalian dampak kenaikan harga, tetapi juga pada pengurangan penyebab utama kerentanan ekonomi.
Energi Surya Membuka Jalan bagi Perubahan
Harapan untuk mengurangi ketergantungan terhadap diesel mulai terlihat melalui pengembangan proyek energi terbarukan di Timor-Leste.
Pada 2026, negara tersebut mulai mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau solar photovoltaic yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai di Laleia, Manatuto.
Pemerintah Timor-Leste menyebut proyek tersebut memiliki kapasitas sekitar 72 MW dan dirancang untuk terhubung dengan jaringan listrik nasional.
Sementara itu, dokumen proyek yang didukung ADB, World Bank, Pemerintah Kanada, dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mencantumkan kapasitas teknis sekitar 73,7 MWac untuk pembangkit surya serta 80,2 megawatt-jam (MWh) untuk sistem penyimpanan baterai.
Proyek ini menjadi salah satu langkah penting karena merupakan pengembangan pembangkit tenaga surya dan penyimpanan baterai berskala utilitas pertama di Timor-Leste.
Menurut World Bank, listrik yang diperkirakan dapat dihasilkan dari proyek tersebut setara dengan konsumsi tipikal sekitar 80.000 rumah tangga atau sekitar 400.000 penduduk.
ADB juga menjelaskan bahwa proyek ini mendukung target Timor-Leste untuk memenuhi 50 persen kebutuhan energinya dari sumber terbarukan pada 2030.
Tentunya, keberhasilan proyek tidak dapat hanya diukur dari besarnya kapasitas yang dibangun.
Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan jaringan listrik, pemeliharaan fasilitas, kemampuan teknis tenaga kerja, serta pengelolaan biaya investasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Namun, apabila proyek tersebut berhasil menurunkan penggunaan diesel impor, dampaknya berpotensi meluas hingga ke pengelolaan keuangan negara.
Pengurangan biaya impor bahan bakar dapat membantu menekan biaya pembangkitan listrik dan membuka peluang untuk mengurangi kebutuhan subsidi pemerintah.
Artinya, manfaat transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, tetapi juga dengan peningkatan ketahanan fiskal.
Ketahanan Energi Harus Dibangun untuk Jangka Panjang
Kebijakan energi Timor-Leste pada 2026 memperlihatkan dilema yang dihadapi negara berkembang ketika harus menjaga kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya dan ketergantungan impor.
Di satu sisi, pemerintah tidak dapat membiarkan masyarakat menghadapi gejolak harga minyak tanpa perlindungan. Di sisi lain, pengeluaran yang terus-menerus digunakan untuk subsidi dan pengamanan pasokan dapat membatasi ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
Alokasi US$42 juta bagi subsidi BBM dan US$174,3 juta untuk cadangan bahan bakar strategis menunjukkan besarnya sumber daya yang diperlukan untuk merespons risiko energi.
Di luar kedua alokasi tersebut, dukungan terhadap sektor kelistrikan juga memperlihatkan bahwa persoalan energi memiliki dampak luas terhadap pengelolaan anggaran publik.
Menurut saya, langkah paling penting bagi Timor-Leste bukanlah menghentikan subsidi secara tiba-tiba, melainkan membangun strategi agar ketergantungan terhadap subsidi dapat berkurang secara bertahap.
Perlindungan bagi masyarakat tetap diperlukan, terutama kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha yang rentan terhadap kenaikan biaya energi.
Namun, perlindungan tersebut perlu berjalan seiring dengan investasi energi terbarukan, peningkatan efisiensi pembangkitan listrik, dan penguatan tata kelola sektor energi.
Proyek tenaga surya dan penyimpanan baterai di Laleia dapat menjadi salah satu langkah menuju perubahan tersebut.
Apabila pengembangan energi terbarukan mampu menekan penggunaan diesel impor, Timor-Leste berpeluang mengurangi risiko terhadap gejolak harga minyak sekaligus memperkuat pengelolaan fiskalnya.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan energi tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan pemerintah menjaga harga BBM tetap terjangkau atau memastikan pasokan listrik tidak terputus pada 2026.
Keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika Timor-Leste mampu membangun sistem energi yang semakin mandiri, efisien, dan tidak terus-menerus membutuhkan intervensi anggaran dalam jumlah besar.
Sebab, ketahanan energi yang sesungguhnya bukan hanya tentang memiliki cadangan BBM yang cukup untuk hari ini, tetapi juga tentang kemampuan negara mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor pada masa depan.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda