* Kepuasan publik tinggi di awal jabatan, tetapi pengangguran, ketimpangan, dan banjir menjadi ujian yang tidak bisa dijawab hanya dengan citra.*
JAKARTA, JurnalPost.com — Ada dua cara memimpin kota berpenduduk lebih dari sepuluh juta jiwa. Pertama, menjadikan jabatan sebagai panggung, ketika setiap kebijakan dibungkus jargon dan popularitas dikelola layaknya akun media sosial. Kedua, memperlakukan kepemimpinan sebagai pekerjaan administratif yang berat dan jarang mendapat sorotan kamera, mulai dari mengeruk kali, menata anggaran, hingga menegosiasikan pembebasan lahan.
Pramono Anung, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta sejak 20 Februari 2025, tampaknya lebih memilih pendekatan kedua.
Latar belakangnya turut menjelaskan pilihan tersebut. Selama sembilan tahun, Pramono menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada periode 2015–2024, sebuah posisi yang sebagian besar pekerjaannya berlangsung di balik layar. Sebelumnya, ia juga menghabiskan sekitar 15 tahun berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, pengalaman panjang dan gaya kepemimpinan yang tidak banyak menonjolkan diri tetap perlu diuji melalui hasil nyata.
Pertanyaannya, apakah gaya kepemimpinan yang senyap tersebut mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi Jakarta, atau justru berhenti sebagai citra positif seorang kepala daerah?
Citra yang Kuat, Bukti yang Ditunggu
Pada awal masa jabatannya, Pramono memiliki modal kepercayaan publik yang cukup besar.
Survei Ethical Politics terhadap 1.280 responden mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari pertama kepemimpinannya mencapai 77,73 persen.
Sementara itu, survei Litbang Kompas pada Juni 2025 terhadap 400 responden menunjukkan angka kepuasan yang lebih moderat, yakni 64,5 persen. Meski demikian, citra pribadi Pramono dinilai positif oleh 88,4 persen responden.
Perbedaan angka tersebut memperlihatkan sesuatu yang menarik. Publik cenderung memiliki penilaian positif terhadap sosok Pramono, tetapi tingkat kepuasan terhadap hasil pemerintahannya belum tentu setinggi penilaian terhadap citra pribadinya.
Dengan kata lain, masyarakat dapat menyukai pemimpinnya tanpa harus menganggap seluruh kebijakannya berhasil.
Pramono sendiri pernah menyatakan bahwa hasil survei merupakan referensi, bukan tujuan akhir pemerintahannya.
Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Namun, jika survei bukan ukuran utama, keberhasilan kepemimpinan harus dibuktikan melalui indikator yang lebih konkret.
Setidaknya terdapat lima bidang yang dapat digunakan untuk menguji kinerja Pemerintah Provinsi Jakarta.
Lima Ujian, Lima Angka
1. Ekonomi Tumbuh, tetapi Belum Merata
Perekonomian Jakarta tumbuh 5,59 persen pada kuartal I 2026, hampir menyamai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Pada April 2026, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,12 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,05, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Jakarta masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan bahwa kesejahteraan telah dirasakan secara merata.
Rasio Gini Jakarta yang berada pada kisaran 0,44 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi persoalan serius.
Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor perdagangan, sekitar 1,06 poin persentase, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,88 poin persentase.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai pertumbuhan ekonomi yang banyak ditopang sektor non-tradable belum tentu menghasilkan efek pengganda yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai dari seberapa cepat angka pertumbuhan meningkat, tetapi juga dari seberapa luas manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
2. Kemiskinan Menurun, tetapi Jumlahnya Masih Besar
Berdasarkan data September 2025, jumlah penduduk miskin Jakarta tercatat sebanyak 439,12 ribu orang atau sekitar 4,03 persen dari total penduduk.
Angka tersebut turun 25,75 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Penurunan ini merupakan perkembangan positif, tetapi belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Sejumlah warga yang ditemui penulis mengakui bahwa bantuan sosial membantu meringankan kebutuhan rumah tangga. Namun, mereka juga menilai bahwa perbaikan kondisi ekonomi belum sepenuhnya didukung peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika daya beli masyarakat mengalami tekanan dan pemutusan hubungan kerja masih menjadi persoalan.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui bantuan jangka pendek, melainkan memastikan masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya secara mandiri.
Ujian sesungguhnya adalah menjaga agar angka kemiskinan tidak kembali meningkat ketika bantuan sosial berkurang atau dihentikan.
3. Pengangguran Menjadi Pekerjaan Rumah yang Paling Berat
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta pada Februari 2026 tercatat sebesar 6,03 persen.
Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 4,74 persen.
Kondisi tersebut menghadirkan kontradiksi bagi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perputaran uang nasional.
Besarnya aktivitas bisnis ternyata belum sepenuhnya mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi seluruh angkatan kerja.
Celios menilai kenaikan proporsi pekerja penuh yang hanya sebesar 0,03 poin persentase belum mencerminkan perbaikan kualitas ketenagakerjaan secara berarti.
Di sisi lain, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa insentif fiskal ke depan akan diarahkan untuk memberikan prioritas kepada sektor padat karya.
Bagi Jakarta, kebijakan semacam ini perlu diterjemahkan menjadi pembukaan lapangan kerja yang nyata, terutama bagi kelompok usia produktif.
Pertumbuhan investasi tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan nilai modal yang masuk, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan.
4. Pendidikan Menjadi Salah Satu Intervensi Paling Konkret
Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jakarta menjalankan perluasan program sekolah swasta gratis.
Melalui Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2025, cakupan program diperluas dari 40 menjadi 103 sekolah, dengan alokasi anggaran mencapai Rp253,6 miliar.
Kebijakan ini memberikan peluang bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah tertentu.
Pramono juga memperingatkan sekolah penerima program agar tidak memungut biaya tambahan yang bertentangan dengan ketentuan.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah peserta atau besaran anggaran.
Pengawasan tetap menjadi faktor penting, mulai dari pemeriksaan penggunaan dana, penerapan sanksi atas pelanggaran, hingga penyediaan saluran pengaduan bagi orang tua.
Pramono juga mengakui bahwa penambahan sekolah dalam program tersebut membutuhkan pembahasan dan keputusan bersama DPRD.
Pengakuan terhadap batas kewenangan ini merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang realistis.
5. Transportasi Mencapai 93 Persen, tetapi Belum Sepenuhnya Inklusif
Cakupan konektivitas angkutan umum Jakarta disebut telah mencapai 93 persen.
Namun, pada Juni 2026, Pramono mengakui bahwa capaian tersebut belum membuatnya puas, terutama dalam aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia.
Perbaikan diarahkan pada sejumlah stasiun dengan jumlah penumpang tinggi melalui penyediaan fasilitas seperti lift, jalur pemandu, dan bidang miring atau ramp.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan transportasi tidak cukup hanya menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya.
Sistem transportasi juga harus memastikan seluruh kelompok masyarakat dapat menggunakannya secara aman, nyaman, dan setara.
Mengakui kekurangan ketika angka konektivitas sudah mencapai 93 persen merupakan sikap yang patut dicatat.
Namun, pengakuan tersebut tetap harus diikuti perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna transportasi umum.
Sisi Lain yang Harus Dicatat
Di balik sejumlah capaian tersebut, kritik terhadap pemerintahan Pramono tetap perlu mendapat perhatian.
Salah satu persoalan paling menonjol adalah penanganan banjir, masalah tahunan Jakarta yang belum sepenuhnya teratasi.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, menilai penanganan banjir belum menunjukkan keseriusan yang memadai.
Ia menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp5,4 triliun, yang terdiri atas Rp2,6 triliun dalam APBD Perubahan 2025 dan Rp2,8 triliun pada APBD 2026.
Besarnya anggaran tersebut dinilai belum memberikan dampak yang signifikan, terutama setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah Jakarta pada awal Mei 2026.
Kritik juga datang dari LBH Jakarta dan WALHI yang menilai pendekatan penanganan banjir masih cenderung mengulang pola lama.
Kedua organisasi tersebut mendorong pembenahan tata ruang dan pemulihan daerah aliran sungai sebagai bagian dari penyelesaian persoalan banjir secara lebih mendasar.
Hingga periode yang dibahas dalam tulisan ini, tuntutan tersebut belum menghasilkan revisi peraturan daerah tentang tata ruang.
Langkah pemerintah masih terlihat berfokus pada normalisasi sungai, pengerukan, pengoperasian pompa, serta pembangunan dan pengelolaan waduk.
Upaya teknis tersebut memang diperlukan, tetapi persoalan banjir Jakarta tidak dapat dilepaskan dari perubahan penggunaan lahan, berkurangnya kawasan resapan, dan kondisi daerah aliran sungai.
Sementara itu, Fraksi PKB DPRD Jakarta mengingatkan bahwa klaim pencapaian program yang tinggi, termasuk realisasi 97 persen program quick wins, berpotensi menimbulkan persepsi menyesatkan apabila tidak disertai penyelesaian persoalan struktural.
Survei Ethical Politics juga mencatat transparansi anggaran sebagai salah satu aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu, sejumlah program pemerintah ditemukan belum dikenal secara luas oleh masyarakat.
Kritik tersebut menunjukkan bahwa pencapaian administratif belum tentu sejalan dengan dampak kebijakan di lapangan.
Empat Pelajaran Kepemimpinan
Dari pola kepemimpinan Pramono, terdapat empat pelajaran yang dapat ditarik.
Pertama, keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer.
Normalisasi Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Cakung Lama merupakan contoh pekerjaan yang memiliki konsekuensi sosial karena berkaitan dengan penataan kawasan dan relokasi warga.
Dalam pengamatan penulis, salah seorang penghuni rumah susun bernama Eka Pramana mengaku merasa lebih betah dan aman di tempat tinggalnya. Meski demikian, ia menilai kebersihan lingkungan masih memerlukan perhatian.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya tempat tinggal, tetapi juga kualitas lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga setelah dipindahkan.
Kedua, kemampuan menerima kritik sebagai bagian dari evaluasi pemerintahan.
Pramono pernah menyatakan bahwa dirinya justru ingin mendapatkan kritik. Sikap semacam ini penting karena kritik publik dapat menjadi sarana mengidentifikasi kelemahan kebijakan.
Namun, keterbukaan terhadap kritik baru memiliki makna apabila diikuti tindakan perbaikan.
Ketiga, kejujuran dalam mengakui batas kewenangan.
Tidak seluruh persoalan kota dapat diselesaikan melalui keputusan gubernur semata. Beberapa kebijakan membutuhkan dukungan DPRD, pemerintah pusat, lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat.
Keempat, kemampuan membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalan keamanan lingkungan, misalnya, hingga kini masih banyak bergantung pada kewaspadaan warga di tingkat RT dan RW serta komunikasi melalui grup WhatsApp.
Partisipasi warga memang penting, tetapi pengelolaan keamanan kota juga membutuhkan sistem yang lebih terstruktur.
Di sinilah muncul paradoks kepemimpinan yang menghindari banyak sorotan.
Program yang baik tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaannya.
Bantuan pendidikan yang tidak tersosialisasikan dengan baik dapat membuat warga yang berhak justru tidak mengaksesnya. Begitu pula layanan publik yang sebenarnya tersedia, tetapi kurang dikenal oleh kelompok sasaran.
Karena itu, menghindari pencitraan berlebihan tidak boleh disamakan dengan mengabaikan komunikasi publik.
Anti-gimik merupakan nilai positif dalam kepemimpinan, tetapi anti-komunikasi justru dapat menjadi kelemahan.
Keduanya terlihat serupa, padahal memiliki konsekuensi yang sangat berbeda.
Ukuran yang Sebenarnya
Jakarta memiliki ambisi menjadi salah satu dari 50 kota global teratas.
Namun, ambisi tersebut tidak akan terwujud hanya melalui citra kepemimpinan, popularitas politik, atau laporan keberhasilan program.
Ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Apakah tingkat pengangguran sebesar 6,03 persen dapat ditekan hingga mendekati rata-rata nasional?
Apakah jumlah penduduk miskin yang masih mencapai sekitar 439 ribu orang dapat terus berkurang tanpa ketergantungan terhadap bantuan sosial?
Apakah rasio Gini sebesar 0,44 dapat diturunkan sehingga pertumbuhan ekonomi Jakarta menjadi lebih merata?
Dan yang tidak kalah penting, apakah anggaran penanganan banjir sebesar Rp5,4 triliun mampu mengurangi luas, frekuensi, dan durasi genangan, bukan sekadar menghasilkan laporan kegiatan yang terlihat semakin rapi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui hasil kebijakan yang terukur, bukan hanya pernyataan ataupun angka realisasi program.
Gaya kepemimpinan yang tenang dan tidak banyak menonjolkan diri dapat menjadi kekuatan apabila dibarengi ketegasan dalam mengambil keputusan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.
Sebaliknya, sikap yang terlalu mengandalkan kesan sederhana dan bekerja dalam diam juga berisiko kehilangan makna apabila tidak menghasilkan perubahan nyata.
Keteguhan yang senyap hanya bernilai ketika kesenyapan itu menghasilkan sesuatu.
Pramono Anung telah membangun kesan sebagai pemimpin yang lebih memilih bekerja daripada tampil di panggung. Namun, ketika seorang pemimpin menolak dinilai dari apa yang terlihat, ia sekaligus membuka ruang untuk dinilai dari apa yang benar-benar berubah.
Itulah standar kepemimpinan yang lebih berat, tetapi juga lebih jujur.
Catatan Data: Data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketenagakerjaan mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS). Data survei bersumber dari Ethical Politics dan Litbang Kompas. Informasi mengenai anggaran dan program pendidikan mengacu pada APBD DKI Jakarta serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda