JAKARTA, JurnalPost.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi telah mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan akibat gempa bermagnitudo 8,7 yang mengguncang wilayah lepas pantai Rusia, Rabu pagi (30/7/2025).
Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono, menyatakan bahwa pemantauan gelombang pascagempa tidak menunjukkan adanya dampak signifikan di wilayah pesisir Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang sebelumnya sempat diperkirakan terdampak.
“BMKG resmi mencabut peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa Kamchatka Magnitudo 8.7 Rabu 30 Juli 2025 pukul 06.24 WIB dinyatakan telah berakhir setelah hasil monitoring menunjukkan gelombang laut dalam batas normal,” ujar Daryono dalam keterangannya, Rabu malam.
Meski demikian BMKG tetap mengimbau warga agar tetap waspada, terutama yang di pesisir pantai Jayapura DOK II, Pelabuhan Tapaleo, Halmahera Tengah, Sarmi, Sorong, Depapre, Jayapura, Sausapor, Pelabuhan Beo, Talaud, Pelabuhan Daeo Majiko, Morotai, dan Gorontalo.
Senada dengan BMKG, Ketua Umum Ukhuwah Al-Fatah Rescue (UAR) H. Endang Sudrajat juga tetap mengimbau seluruh personel untuk menjaga kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.
Ketua Umum UAR menegaskan bahwa seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Daerah (Korda) agar tetap menjalankan protokol kesiapsiagaan sesuai imbauan yang diterbitkan pada Rabu pagi (30/7/2025), sebelum pencabutan peringatan dini dilakukan.
“Kami tetap menghimbau seluruh personel UAR untuk siaga. Bencana bisa terjadi kapan saja. Meskipun peringatan tsunami telah dicabut, kewaspadaan dan kesiapsiagaan tidak boleh kendur. Kesiapsiagaan bukan sekadar reaksi terhadap peringatan, tapi menjadi bagian dari budaya relawan dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat,” tegas Endang.
Imbauan tersebut mencakup pemantauan informasi resmi dari BMKG dan BNPB secara berkala, kesiapan alat evakuasi dan personel tanggap darurat di setiap daerah. Kemudian koordinasi lintas lembaga dengan BPBD, Basarnas, dan elemen relawan setempat serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari informasi kurang jelas dan tidak panik.
Sebelumnya, BMKG bersama BNPB telah merespon cepat bencana dengan menggelar rapat koordinasi nasional dan menyelenggarakan webinar darurat untuk memastikan seluruh pemerintah daerah pesisir mengambil langkah cepat mengantisipasi potensi dampak tsunami. Koordinasi yang digelar secara daring Rabu siang melibatkan BPBD Provinsi/Kabupaten, Basarnas, dan relawan kemanusiaan lintas lembaga serta diikuti jurnalis dari berbagai media massa. (AM)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda