Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
JurnalPost.com - Makanan bergizi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pemerintah Indonesia pada Januari 2025 pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus mendukung upaya penanganan kekurangan gizi dan stunting.
Namun, tujuan yang baik tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan yang berjalan sesuai harapan. Ketika program yang seharusnya meningkatkan kesehatan anak justru berulang kali diwarnai dugaan keracunan makanan, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesiapan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Apakah pemerintah sudah benar-benar memastikan bahwa makanan yang dibagikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi?
Kasus Dugaan Keracunan MBG Menjadi Perhatian
Persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG kembali menjadi sorotan setelah 48 siswa SD Negeri 3 Kedaloman, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengalami gejala mual, pusing, dan muntah seusai mengonsumsi makanan dari program tersebut pada 26 Oktober 2026.
Berdasarkan pemberitaan Liputan6 pada 27 Oktober 2026, seluruh siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya membaik.
Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut juga dihentikan sementara. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.
Perlu dipahami bahwa peristiwa tersebut masih berstatus dugaan. Belum dapat dipastikan bahwa gejala yang dialami para siswa secara langsung disebabkan oleh makanan MBG sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan.
Meski demikian, kejadian tersebut tetap harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran utama program pemerintah.
Kasus di Lampung juga bukan satu-satunya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
Pada awal September 2026, Associated Press memberitakan bahwa hampir 1.950 siswa, guru, dan santri di lima provinsi mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Dalam laporan tersebut, kejadian dengan jumlah korban terbesar terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan 777 orang terdampak, serta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan 730 orang terdampak.
Pemberitaan yang sama turut mengutip data surveilans Kementerian Kesehatan hingga 2 September 2026 yang mencatat sebanyak 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian terkait program MBG. Kejadian tersebut tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan makanan dalam pelaksanaan MBG perlu ditangani secara menyeluruh, bukan hanya melalui penanganan kasus di masing-masing daerah.
Bahkan, Reuters pada 29 Oktober 2026 memberitakan bahwa data pemerintah hingga September menunjukkan sedikitnya 57.000 penerima manfaat telah terdampak kasus keracunan makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengakui bahwa pencegahan keracunan masih menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diselesaikan.
Pemerintah disebut merencanakan penguatan pengawasan terhadap hampir 27.000 dapur melalui penggunaan kamera pengawas, peningkatan standar kebersihan, serta pengawasan terhadap pekerja.
Langkah tersebut penting, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar mampu mencegah kejadian serupa terulang.
Pengawasan Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas
Menurut saya, persoalan utama dalam program MBG bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada kesiapan pelaksanaan dan efektivitas pengawasan di lapangan.
Menyediakan makanan bagi jutaan penerima manfaat setiap hari tentu bukan pekerjaan sederhana. Pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan.
Kesalahan pada salah satu tahapan tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan, terlebih ketika makanan diproduksi dalam jumlah besar dan dibagikan kepada banyak anak dalam waktu bersamaan.
Persoalan ini diperkuat oleh evaluasi internal Badan Gizi Nasional yang diberitakan Associated Press. Berdasarkan keterangan kepala lembaga tersebut, sekitar 80–90 persen kejadian keracunan sebelumnya berkaitan dengan kegagalan dalam mengikuti prosedur keamanan pangan.
Permasalahan yang ditemukan meliputi penyimpanan bahan makanan, penerimaan bahan baku, pengendalian suhu, serta batas waktu aman untuk mengonsumsi makanan.
Selain itu, sedikitnya 833 dapur dilaporkan telah ditutup karena tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah dapur atau semakin luasnya jangkauan distribusi makanan.
Kualitas pengelolaan setiap dapur justru harus menjadi perhatian utama agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan memberikan manfaat bagi penerimanya.
Keberhasilan Program Tidak Cukup Diukur dari Jumlah Porsi
Saya berpandangan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali indikator keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Selama ini, capaian program lebih mudah terlihat melalui jumlah dapur yang beroperasi, banyaknya makanan yang dibagikan, serta jumlah penerima manfaat.
Padahal, tingginya angka distribusi belum tentu mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Satu porsi makanan yang sampai kepada anak tidak serta-merta memberikan manfaat apabila kandungan gizi, kebersihan, dan keamanannya tidak terjamin.
Bahkan, makanan yang tidak ditangani dengan benar justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerimanya.
Oleh sebab itu, keberhasilan program seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan seberapa banyak makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga seberapa aman makanan tersebut dikonsumsi dan seberapa besar manfaatnya terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Pemerintah Perlu Memperkuat Evaluasi dan Pengawasan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional perlu memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga makanan diterima oleh anak-anak.
Pertama, setiap dapur penyedia makanan harus memenuhi standar keamanan pangan sebelum memperoleh izin operasional. Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara berkala, termasuk melalui inspeksi mendadak untuk memastikan standar tersebut tetap dipatuhi.
Kedua, seluruh pekerja dapur perlu mendapatkan pelatihan mengenai kebersihan, sanitasi, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan, serta pengendalian suhu makanan.
Ketiga, bahan makanan yang digunakan harus memiliki asal-usul yang jelas dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, apabila ditemukan masalah keamanan pangan, pemerintah dapat segera mengidentifikasi sumber persoalan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Keempat, pemerintah perlu membangun sistem pelaporan insiden yang transparan dan terintegrasi dengan dinas kesehatan daerah.
Ketika muncul dugaan keracunan, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai jumlah korban, lokasi kejadian, perkembangan pemeriksaan, serta langkah penanganan yang dilakukan.
Penanganan medis terhadap anak-anak yang terdampak juga harus menjadi prioritas tanpa menambah beban bagi keluarga.
Kelima, dapur yang diduga menjadi sumber kejadian perlu dihentikan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung. Operasionalnya hanya boleh dilanjutkan setelah hasil evaluasi memastikan bahwa dapur tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan.
Langkah-langkah tersebut penting agar penanganan masalah tidak hanya dilakukan setelah muncul korban, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang konsisten.
Keselamatan Anak Harus Diutamakan
Di sisi lain, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tidak seharusnya langsung diartikan sebagai penolakan terhadap program tersebut.
Pemenuhan kebutuhan gizi anak tetap menjadi persoalan penting yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dilaksanakan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Namun, manfaat tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keselamatan bagi seluruh penerima.
Pemerintah juga perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta ikut mengawasi kualitas makanan yang dibagikan.
Keterlibatan masyarakat dapat menjadi bagian penting dari pengawasan agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.
Perlu diingat bahwa MBG merupakan program yang menggunakan sumber daya negara dan berkaitan langsung dengan kesehatan generasi muda.
Karena itu, pelaksanaannya harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan makanan telah dibagikan, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa makanan tersebut aman, layak konsumsi, dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Keberhasilan suatu kebijakan publik seharusnya dilihat dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya anggaran, luasnya cakupan, atau banyaknya kegiatan yang berhasil dilaksanakan.
Pada akhirnya, menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak merupakan tujuan yang patut didukung. Namun, niat baik tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang cermat dan bertanggung jawab.
Anak-anak seharusnya mendapatkan makanan yang membantu mereka tumbuh sehat, bukan justru menghadapi risiko gangguan kesehatan akibat lemahnya pengawasan.
Setiap kejadian dugaan keracunan harus menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah, bukan sekadar persoalan yang mendapat perhatian ketika ramai diberitakan.
Sebab, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis bukan ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima anak-anak tanpa mengorbankan keselamatan mereka.
Identitas Penulis
Nama: Mayada Putri Balqis
NIM: 202510050110066
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Malang
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda