BONDOWOSO, JurnalPost.com — Ketersediaan teknologi digital belum sepenuhnya menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Persoalan literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan dalam penerapan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian tim dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur dalam kegiatan riset yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian bertajuk "Kerangka Kerja E-Government untuk Keterbukaan Informasi melalui Pendekatan Socio-Technological pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur".
Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu lokasi penelitian bersama Kabupaten Nganjuk dan Sidoarjo. Penelitian tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan penerapan pemerintahan digital sekaligus merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik.
Program riset dipimpin oleh Prof. Dr. Diana Hertati, M.Si. dari Program Studi Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur, bersama Asif Faroqi, S.Kom., M.Kom. dan Indira Arundinasari, S.AP., M.AP.
Selain melibatkan dosen, kegiatan penelitian juga didukung tiga mahasiswa, yakni Muhammad Asyam Thoriq Taufiqurahman, Jesica Erin Ariani, dan Najma Choirun Nisa, yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan data di lapangan.
Pemilihan Bondowoso sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2022.
Dalam evaluasi tersebut, indeks SPBE Kabupaten Bondowoso tercatat masih berada di bawah angka 2,5 dengan predikat cukup.
Melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD), tim peneliti menggali berbagai persoalan keterbukaan informasi bersama perangkat daerah, pengelola situs web pemerintah, serta unsur masyarakat.
Infrastruktur Digital Memadai, Pemanfaatan Informasi Masih Terbatas
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan keterbukaan informasi publik di Bondowoso tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi.
Secara umum, infrastruktur pendukung e-government dinilai telah tersedia dan cukup memadai. Namun, pemanfaatannya belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, literasi digital, dan tata kelola informasi.
Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan kanal informasi digital yang disediakan pemerintah. Keterbatasan pemahaman teknologi dan rendahnya minat terhadap informasi pemerintahan menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Di sejumlah desa, penyampaian informasi publik juga masih mengandalkan media konvensional, seperti spanduk dan papan pengumuman.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, keterbatasan tenaga operator menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan layanan informasi.
Petugas yang menangani layanan digital kerap memiliki tanggung jawab pekerjaan lain sehingga proses pelayanan informasi belum dapat dilakukan secara maksimal.
Persoalan tersebut semakin terasa ketika sistem informasi yang digunakan belum dilengkapi fitur notifikasi otomatis. Akibatnya, permintaan informasi dari masyarakat berpotensi mengalami keterlambatan respons.
Tim peneliti juga menemukan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang sebelumnya menjadi salah satu penggerak penyebaran informasi di tingkat lokal, belum sepenuhnya menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Aktivitas sejumlah KIM cenderung terbatas pada publikasi dan dokumentasi kegiatan, sementara pembinaan untuk meningkatkan perannya dalam literasi informasi dinilai masih perlu diperkuat.
Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Harini, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pemahaman masyarakat.
"Teknologinya sudah tersedia, tetapi keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan membangun portal. Warga perlu tahu haknya atas informasi, dan aparatur perlu didukung agar berani serta sigap membuka data," ujar Harini.
Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Perlu Diperkuat
Selain persoalan literasi digital, penelitian ini turut menyoroti pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan layanan informasi publik yang terintegrasi.
Sejumlah instansi memiliki tanggung jawab berbeda dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), misalnya, berperan dalam perencanaan program dan penganggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menangani pengelolaan server serta aplikasi digital pemerintah.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam menjembatani komunikasi dengan pemerintah desa, sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berkaitan dengan aspek pendanaan.
Meski setiap instansi telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar pelayanan informasi publik dapat berlangsung lebih terpadu.
Integrasi layanan dinilai penting untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit atau berpindah-pindah kanal layanan.
Karena itu, tim peneliti merekomendasikan pendekatan sosio-teknologi (socio-technological approach) yang menempatkan pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas manusia sebagai dua aspek yang saling berkaitan.
Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau portal yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan aparatur mengelolanya serta kemudahan masyarakat dalam memanfaatkannya.
Revitalisasi KIM dan Penguatan Kapasitas PPID
Berdasarkan temuan lapangan, tim UPN "Veteran" Jawa Timur merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bondowoso.
Salah satu rekomendasi utama adalah revitalisasi Kelompok Informasi Masyarakat sebagai agen literasi informasi di tingkat desa.
Melalui penguatan tersebut, KIM diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengelola dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik.
Selain itu, tim merekomendasikan integrasi kanal informasi lintas platform agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih mudah dan efisien.
Peningkatan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap perangkat daerah juga dinilai penting.
Pelatihan secara berkala diperlukan untuk memperkuat pemahaman aparatur mengenai pengelolaan informasi, prosedur pelayanan, serta kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi lainnya mencakup penyusunan panduan layanan informasi yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Tim peneliti juga mendorong penyediaan layanan bantuan secara tatap muka di tingkat kecamatan, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan pemerintahan berbasis digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses informasi antara masyarakat yang telah memiliki kemampuan digital dan kelompok yang masih membutuhkan pendampingan langsung.
Hasil Penelitian Disusun Menjadi Policy Brief
Sebagai tindak lanjut kegiatan riset, seluruh temuan dan rekomendasi dirangkum dalam dokumen policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan.
Dokumen tersebut berjudul "Pengembangan Kerangka Kerja Menyeluruh untuk Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi dalam E-Government di Kabupaten Bondowoso dengan Pendekatan Sosio-Teknologi dan Pengembangan Website PPID Kabupaten Bondowoso".
Penyusunan policy brief bertujuan memberikan masukan berbasis hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam merancang strategi peningkatan keterbukaan informasi publik.
Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta jalan pengembangan layanan informasi publik untuk tiga tahun mendatang.
Adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan partisipasi publik, serta perbaikan transparansi dan kualitas pelayanan informasi pada setiap perangkat daerah.
Melalui penelitian ini, UPN "Veteran" Jawa Timur berupaya menghadirkan kontribusi akademik yang dapat dimanfaatkan secara langsung dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Penguatan keterbukaan informasi publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga komitmen kelembagaan, aparatur yang kompeten, dan masyarakat yang memahami haknya untuk memperoleh informasi.
Dengan memadukan aspek teknologi dan sosial, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat membangun sistem layanan informasi publik yang lebih mudah diakses, responsif, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda