JURNALPOST.COM, JAKARTA - Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku kerap dibikin repot atas permintaan guru honorer yang ingin diangkat menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Desakan tersebut tak hanya berlangsung sekali atau dua kali saja, akan tetapi sudah berulang kali. Bahkan dalam jumlah yang besar.
Padahal yang berwenang mengangkat guru honorer adalah pemda setempat dan kepala sekolah terkait. Sebab, kepala sekolah tentu lebih tahu pengalaman dan kinerja guru yang bersangkutan. ujar Anies
Begitu juga pemda yang akan mengatur alokasi anggaran yang dimiliki. “Jadi ya seharusnya mintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke sini (Kemendikbud, red),” ujar Anies di Jakarta, Senin (30/12).
Selain itu, masalah yang muncul di daerah saat ini terkait status pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) di bawah pemerintah provinsi (pemprov). Ada sejumlah daerah yang tidak setuju SMA dikelola pemprov.
“Macam-macam ini alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang,” terangnya.
Pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM.
Pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, provinsi mengelola pendidikan menengah, dan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP. Aturan tersebut akan berlaku 2016 mendatang. (JPG)
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda