JurnalPost.com – Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menyimpan kisah keberanian para pejuang menghadapi penjajahan, tetapi juga mencatat berbagai tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam. Salah satu peristiwa paling kelam terjadi di Sulawesi Selatan antara Desember 1946 hingga Februari 1947, ketika pasukan khusus Belanda melancarkan operasi militer yang kemudian dikenal sebagai Pembantaian Westerling.
Operasi tersebut dipimpin Kapten Raymond Pierre Paul Westerling, komandan Depot Speciale Troepen (DST), satuan khusus dalam lingkungan militer kolonial Belanda. Pemerintah kolonial berdalih bahwa pengerahan pasukan dilakukan untuk memulihkan keamanan dan menumpas kelompok bersenjata yang dianggap mengganggu stabilitas wilayah.
Namun, pelaksanaan operasi tersebut justru diwarnai penangkapan massal, kekerasan terhadap penduduk, serta eksekusi tanpa melalui proses pengadilan.
Korban tidak terbatas pada kelompok yang terlibat dalam perlawanan bersenjata. Masyarakat sipil, pemimpin setempat, dan orang-orang yang dicurigai mendukung Republik Indonesia turut menjadi sasaran tindakan militer.
Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial menggunakan kekuatan bersenjata untuk mempertahankan pengaruh politiknya, bahkan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Sulawesi Selatan dalam Pergolakan Revolusi Kemerdekaan
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, situasi politik di berbagai wilayah Indonesia mengalami perubahan besar. Proklamasi kemerdekaan mendorong munculnya organisasi perjuangan dan kelompok masyarakat yang berupaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Di Sulawesi Selatan, dukungan terhadap kemerdekaan berkembang melalui berbagai lapisan masyarakat. Kaum bangsawan, tokoh agama, pemuda, dan rakyat biasa mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing.
Sebagian terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata, sementara yang lain memberikan dukungan melalui jaringan komunikasi, penyediaan logistik, hingga penguatan solidaritas masyarakat.
Di sisi lain, Belanda berusaha membangun kembali kekuasaan kolonialnya melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan kekuatan militernya.
Situasi tersebut memunculkan pertentangan antara kelompok yang mempertahankan kemerdekaan dan kekuatan kolonial yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia.
Dalam bukunya A History of Modern Indonesia (2005), Adrian Vickers membahas bagaimana revolusi kemerdekaan berlangsung di tengah perubahan politik, konflik bersenjata, dan upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya.
Operasi Westerling menjadi salah satu contoh nyata penggunaan kekuatan militer kolonial dalam menghadapi perlawanan masyarakat yang mendukung Republik.
Operasi Westerling dan Kekerasan terhadap Penduduk Sipil
Pasukan khusus Belanda mulai menjalankan operasi di Sulawesi Selatan pada Desember 1946. Mereka menggunakan metode penyisiran wilayah, pemeriksaan penduduk, penangkapan, dan eksekusi terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam gerakan perlawanan.
Dalam sejumlah operasi, penduduk dikumpulkan untuk diperiksa. Mereka yang dicurigai memiliki hubungan dengan pejuang Republik dapat dihukum tanpa memperoleh kesempatan membela diri melalui pengadilan.
Katharine McGregor, melalui kajiannya From National Sacrifice to Compensation Claims: Changing Indonesian Representations of the Westerling Massacres in South Sulawesi, 1946–47, menguraikan bagaimana tragedi Westerling kemudian dikenang dalam sejarah nasional Indonesia, termasuk perubahan cara masyarakat memaknai korban dan memperjuangkan pengakuan atas kekerasan kolonial.
Kekerasan yang terjadi tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tetapi juga merusak kehidupan sosial masyarakat.
Kehilangan anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal menyebabkan banyak komunitas mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari.
Rasa takut yang ditimbulkan oleh operasi militer juga menciptakan trauma yang bertahan jauh setelah kekuasaan kolonial berakhir.
Andi Abdullah Bau Massepe dan Perlawanan terhadap Belanda
Salah satu tokoh penting yang gugur dalam rangkaian kekerasan kolonial di Sulawesi Selatan adalah Andi Abdullah Bau Massepe.
Ia merupakan tokoh bangsawan dari Suppa yang dikenal sebagai salah satu pemimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bau Massepe juga tercatat sebagai tokoh penting dalam pembentukan dan kepemimpinan kekuatan perjuangan Republik di Sulawesi Selatan.
Kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat tidak membuatnya memilih berkompromi dengan upaya Belanda mengembalikan kekuasaan kolonial.
Sebaliknya, ia tetap menunjukkan keberpihakan kepada Republik Indonesia dan terlibat dalam perjuangan menghadapi kekuatan Belanda.
Bau Massepe kemudian ditangkap oleh pihak Belanda dan meninggal dalam rangkaian operasi militer pada awal Februari 1947. Berbagai sumber sejarah mencatat adanya perbedaan keterangan mengenai keadaan serta tanggal persis kematiannya.
Perjuangannya memperoleh pengakuan negara ketika ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2005.
Kisah Bau Massepe memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan semata persoalan pertempuran, melainkan juga keteguhan mempertahankan pilihan politik dan kedaulatan bangsa.
Haji Andi Muda, La Kulle, dan Puang Daeng Mallang dalam Ingatan Lokal
Selain tokoh perjuangan yang telah memperoleh pengakuan secara nasional, kisah-kisah mengenai kekerasan kolonial di Sulawesi Selatan juga memuat nama masyarakat setempat yang tidak banyak dikenal dalam penulisan sejarah populer.
Dalam catatan lokal yang dihimpun penulis, muncul nama Haji Andi Muda, La Kulle, dan Puang Daeng Mallang sebagai figur yang dikaitkan dengan pengalaman masyarakat menghadapi kekerasan kolonial.
Haji Andi Muda digambarkan sebagai tokoh agama yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran tokoh keagamaan dalam perjuangan kemerdekaan mencerminkan eratnya hubungan antara keyakinan, solidaritas sosial, dan penolakan terhadap penjajahan.
Sementara itu, La Kulle digambarkan sebagai representasi rakyat kecil yang memberikan dukungan terhadap perjuangan Republik. Peran masyarakat biasa kerap kurang mendapat perhatian dibandingkan pemimpin militer, meskipun keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemerdekaan.
Adapun Puang Daeng Mallang dikaitkan dengan kepemimpinan adat dan upaya menjaga martabat masyarakat. Dalam kebudayaan Bugis-Makassar dan Mandar, penghormatan terhadap harga diri, tanggung jawab sosial, serta keadilan memiliki tempat penting dalam kehidupan bersama.
Meskipun demikian, identitas, peran, dan rincian peristiwa yang melibatkan ketiga nama tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui dokumen sejarah, arsip, dan kesaksian yang dapat diverifikasi.
Pendalaman terhadap sejarah lokal menjadi penting agar kisah masyarakat yang selama ini kurang terdokumentasi dapat ditempatkan secara tepat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.
Tragedi Galung Lombok dan Pembantaian Rakyat Mandar
Salah satu peristiwa yang berkaitan erat dengan operasi militer Belanda di kawasan Sulawesi bagian selatan adalah pembantaian Galung Lombok pada 1 Februari 1947.
Galung Lombok berada di wilayah Mandar, yang pada masa itu merupakan bagian dari Sulawesi Selatan dan kini termasuk Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
Tragedi tersebut memperlihatkan bagaimana operasi militer kolonial meluas hingga menyasar masyarakat yang dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan kemerdekaan.
Penelitian Herlina (2018) berjudul Peristiwa Galung Lombok 1946–1947 menjelaskan bahwa pembantaian di wilayah tersebut dilakukan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan J.B. Vermeulen, yang terlibat dalam operasi militer terkait pasukan khusus Westerling.
Sejumlah pejuang dan penduduk sipil menjadi korban. Eksekusi terhadap tahanan serta tindakan kekerasan terhadap masyarakat meninggalkan kenangan pahit dalam sejarah masyarakat Mandar.
Peristiwa Galung Lombok memperlihatkan bahwa kekerasan kolonial tidak hanya berlangsung di pusat-pusat pemerintahan atau medan pertempuran, tetapi juga menjangkau permukiman dan kehidupan masyarakat pedesaan.
Bagi keluarga korban, tragedi tersebut bukan sekadar bagian dari catatan sejarah nasional. Peristiwa itu menjadi pengalaman kehilangan yang diwariskan melalui cerita keluarga dan ingatan masyarakat.
Perdebatan Jumlah Korban Pembantaian Westerling
Salah satu persoalan yang terus dibahas dalam kajian sejarah Pembantaian Westerling adalah jumlah korban jiwa.
Dalam ingatan sejarah Indonesia, peristiwa ini dikenal melalui sebutan Korban 40.000 Jiwa, sebuah angka yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi peringatan perjuangan rakyat Sulawesi Selatan.
Namun, jumlah korban sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.
Willem IJzereef, dalam kajiannya De Zuid-Celebes-Affaire en de Standrechtelijke Executies (1984), memperkirakan sekitar 1.500 orang meninggal akibat tindakan pasukan khusus DST. Angka tersebut tidak mencakup seluruh korban kekerasan yang melibatkan satuan kolonial lainnya.
Sementara itu, dokumen pemerintah Belanda dan kajian sejarah lain menunjukkan jumlah korban akibat operasi berbagai satuan militer kolonial di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 3.000 orang.
Perbedaan tersebut memperlihatkan pentingnya memahami metode penghitungan, cakupan wilayah, dan satuan militer yang menjadi objek penelitian.
Angka 40.000 jiwa tetap memiliki arti simbolis yang sangat kuat dalam sejarah perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun belum dapat dipastikan sebagai jumlah korban berdasarkan satu penghitungan sejarah yang disepakati seluruh peneliti.
Hal yang tidak dapat diabaikan ialah kenyataan bahwa operasi militer kolonial tersebut telah menyebabkan kematian ribuan orang dan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat.
Luka Sejarah yang Diwariskan Lintas Generasi
Dampak Pembantaian Westerling tidak berhenti ketika operasi militer berakhir pada Februari 1947.
Keluarga korban harus menghadapi kehilangan orang-orang yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. Sebagian masyarakat kehilangan pemimpin, sementara komunitas lainnya mengalami kerusakan hubungan sosial akibat ketakutan dan tindakan represif.
Tragedi tersebut kemudian berkembang menjadi ingatan kolektif yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Penelitian sejarah mengenai kekerasan kolonial juga mengalami perkembangan. Pada 2022, penelitian bersama lembaga NIOD, KITLV, dan NIMH di Belanda menyimpulkan bahwa penggunaan kekerasan ekstrem oleh militer Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia berlangsung secara luas dan sistematis.
Temuan tersebut semakin menegaskan pentingnya pengungkapan sejarah secara terbuka, termasuk pengakuan atas penderitaan masyarakat sipil.
Di Sulawesi Selatan, setiap 11 Desember diperingati sebagai Hari Korban 40.000 Jiwa. Peringatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para korban sekaligus pengingat tentang harga yang harus dibayar masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan.
Monumen Korban 40.000 Jiwa di Makassar juga berdiri sebagai salah satu simbol penting untuk menjaga ingatan sejarah tersebut.
Menjaga Ingatan, Menghormati Korban
Pembantaian Westerling merupakan pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik dan militer.
Di balik peristiwa besar yang tercatat dalam buku sejarah, terdapat keluarga yang kehilangan orang tercinta, masyarakat yang mengalami kekerasan, dan generasi penerus yang mewarisi ingatan tentang penderitaan masa lalu.
Karena itu, mempelajari tragedi Westerling tidak seharusnya berhenti pada perdebatan jumlah korban ataupun nama pemimpin operasi militer.
Lebih jauh, peristiwa ini perlu dipahami sebagai pelajaran mengenai bahaya penyalahgunaan kekuasaan, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil, dan keharusan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik maupun militer.
Penelitian sejarah yang berkelanjutan juga diperlukan untuk mengungkap pengalaman masyarakat biasa, termasuk tokoh agama, pemimpin adat, petani, dan keluarga korban yang selama ini belum banyak memperoleh tempat dalam penulisan sejarah.
Dengan demikian, penghormatan kepada korban tidak hanya diwujudkan melalui upacara peringatan, tetapi juga melalui upaya menjaga kebenaran sejarah.
Sebab, sejarah kemerdekaan bukan hanya kisah tentang kemenangan melawan penjajahan. Sejarah juga menyimpan suara mereka yang kehilangan kehidupan ketika mempertahankan martabat, kebebasan, dan hak untuk menentukan masa depan bangsanya sendiri.
Budi Sulistiono merupakan pemerhati sejarah dan kebudayaan Islam.
Tebet, Jakarta Selatan, 8 Desember 2025.
Komentar 0
Tulis Komentar Bagikan tanggapan Anda